DREAMERS.ID - Kini giliran Presiden Jokowi yang angkat bicara soal topik seringnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri. Ia membahasnya di Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri Tahun 2020.
Jokowi memberi peringatan utamanya pada Prabowo untuk menjaga dan berhati-hati dalam penggunaan anggaran yang tentu tidak sedikit. Ia juga menegaskan penggunaannya harsu tepat sasaran, khususnya dalam mendukung industri pertahanan yang tengah dikembangkan pemerintah.
"Perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan ini," kata Jokowi. "Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,"
Meski begitu Presiden Jokowi yakin Prabowo mampu melakukan hal tersebut. Lebih tepatnya dalam menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, melansir laman Kumparan.
"Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini pak di sini pak, aman urusan Rp 127 triliun ini," ujarnya.
Baca juga: Resmi, Menhan Prabowo Sandang Bintang 4 Di Pundaknya
Diketahui, anggaran yang didapati Kemenhan tahun 2020 ini lebih besar ketimbang Kementerian PUPR yang hanya Rp 120,2 triliun dan Polri dengan anggaran Rp 90,3 triliun. Salah satu rinciannya pun akan digunakan untuk pengadaan alutsista dengan alokasi anggaran Rp 14,53 triliun.Termasuk soal sejumlah kunjungan Prabowo ke luar negeri, Jokowi mengatakan lawatan itu bukanlah jalan-jalan melainkan tugas kenegaraan. Menurutnya, para pengkritik Prabowo adalah orang yang tidak mengerti diplomasi pertahanan. Via Tempo, Jokowi juga menjelaskan kunjungan itu juga untuk melihat persenjataan yang bisa dibeli Indonesia.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan," kata Jokowi.
"Bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek," kata dia. "Itu sudah kami diskusikan dengan Pak Menhan, tidak sekali dua kali, Banyak nih yang gak tau,"
(rei)
