DREAMERS.ID - Bukan hal aneh jika keputusan pemerintah mendapat kritikan atau pro dan kontra, salah satunya adlaah pemindahan ibu kota yang dinilai akan memakan banyak anggaran, terlebih jika berhutang. Pemerintah yang segera memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun mengatakan jika ada lahan seluas 180.000 Ha untuk pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan jika pemindahan ibu kota akan menggunakan dana APBN seminim mungkin. Bahkan investasi sebesar 466 triliun yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru bisa sepenuhnya ditutup lewat skema yang disiapkan pemerintah.
Yang pertama, Jokowi mengatakan jika hanya akan ada 40.000 Ha lahan yang dipakai untuk pembangunan di ibu kota baru. Sedangkan 140.000 sisanya akan tetap sebagai lahan hutan yang berdampingan dengan ibu kota baru.
"Jadi 180.000 ribu Ha itu nggak semua akan dibangun dalam bentuk fisik. Pembangunan fisik mungkin hanya 40.000 Ha saja," kata Jokowi melansir Detik.
Penjualannya nanti pun akan dilakukan oleh badan otorita yang dibentuk untuk mengelola pembangunan ibu kota. Penjualan lahan tersebut tidak akan dilakukan ke pengembang namun langsung ke perorangan.
Baca juga: Pak Menteri Basuki, Istana Negara Ibu Kota Baru Nanti Akan Seperti Apa?
Skema ini dipilihnya setelah menemui sejumlah pihak terkait yang meyakinkan, bahwa tanah di ibu kota baru tersebut bisa dijual Rp 2 juta/m2. "Kalau 2 juta/m2 dikali 30.000 Ha, sudah Rp 600 triliun. Itu sudah selesai dong. Untuk itu udah bisa bangun kota," kata Jokowi.Soal konsepnya sendiri seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ibu kota baru akan berkonsep forest city, termasuk smart and green city. Mobilitas pejalan kaki pun diutamakan dan jika ingin menggunakan kendaraan pribadi, hanya akan diisi oleh kendaraan listrik.
Pun ibu kota ini akan memiliki semacam Silicon Valley seperti di California, Amerika Serikat. Karena itu, kota ini akan mengadopsi konsep smart city ala industri 4.0.
"Kita akan optimalkan ke mana-mana bisa jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan kaki, naik sepeda. Kalau nggak bisa naik sepeda, kendaraan pribadi tapi energinya listrik," katanya. "Jadi jangan bayangkan pusat pemerintahan di samping-sampingnya akan ada pabrik atau industri. Kita akan ada silicon valley a la Indonesia di sana, pusat keuangan juga mungkin akan dibangun,"
(rei)
