DREAMERS.ID - Topik pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke daerah di Pulau Kalimantan telah lama bergulir. Dan kini calon lokasi ibu kota baru tersebut perlahan mulai memperlihatkan titik terang dari rapat kerja yang digelar Komisi XI.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro buka suara soal paparan strategi pembiayaan meski belum menyebutkan secara rinci lokasi ibu kota baru tersebut. Ia mengatakan jika pemindahan tersebut seminimal mungkin tak menggunakan anggaran negara.
Melansir Detik, Bambang turut menyebut jika ibu kota Indonesia hampir pasti pindah ke Pulau Kalimantan dan secara konseptual akan mengurangi beban Pulau Jawa. Karena ternyata 58% perekonomian nasional disumbang oleh Pulau Jawa. Pun penduduk Indonesia sebanyak 57% juga berada di Pulau Jawa.
"Dan pemindahannya (ibu kota) hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," katanya. "Utamanya adalah secara konseptual kita ingin mengurangi beban Pulau Jawa,"
Baca juga: Pak Menteri Basuki, Istana Negara Ibu Kota Baru Nanti Akan Seperti Apa?
"Kita juga melihat pengalaman negara lain dengan memindahkan pusat pemerintah, maka ada pembagian beban, meskipun tidak menjadi pengganti Jakarta. Tapi, paling tidak ada kegiatan ekonomi yang muncul sekitaran ibu kota tersebut," ujarnya.Yang menarik adalah soal pembiayaan karena pemerintah mendorong pembiayaan alternatif untuk memindahkan ibu kota sehingga tak bergantung pada APBN. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi beserta kajiannya dua tahun lalu.
"Tidak ada hubungannya rencana pemindahan ibu kota ini dengan masalah anggaran yang dibahas di pembicaraan penduluan ini. Karena anggarannya itu mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021," jelasnya.
"Alternatif financing yang akan didorong keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha, dan kerja sama pemanfaatan aset. Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN," tambahnya.
Bambang melanjutkan, anggaran pemerintah hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana, DPR, dan gedung lembaga tinggi.
"Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," ujarnya. "(Tapi fix Kalimantan?) Iya iya,"
(rei)
