DREAMERS.ID - Indonesia masih menyandang titel negara berkembang dan nampaknya belum akan berpijak di lantai negara maju. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyebut ada dua kesalahan besar di masa lalu yang membuat Indonesia berkembang terlambat dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.
Menurut pria yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahan emas itu, Indonesia memiliki sejarah kesalahan besar dalam hal ekonomi masa lalu. Salah satunya adalah pemerintah memberikan subsidi besar pada bahan bakar minyak atau BBM selama 10 tahun terakhir.
"Kenapa terjadi? Karena kita punya dua kesalahan pokok dalam ekonomi selama 20 tahun terakhir. Pada krisis '97 kita menghabiskan energi, kita menjaga, menggaransi bank-bank yang rusak. Yang kedua kita menyubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun," kata Wapres JK kutip Merdeka.
Menurut JK, pada saat krisis ekonomi 1997, pemerintah mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hampir Rp600 triliun dalam waktu 2 tahun. Sedangkan untuk subsidi BBM, pemerintah mengeluarkan Rp400 triliun untuk subsidi BBM sejak 2004 yang ternyata salah sasaran, justru dinikmati oleh masyarakat mampu.
Baca juga: JK Resmi Dukung AMIN, Apa Respon Ganjar dan Prabowo?
"Apabila dihitung sekarang dengan segala macam bunganya, Rp 600 triliun bisa jadi kira-kira Rp 3.000 triliun, kemudian tahun 2004-2014 saja, hampir Rp 400 triliun BBM kita subsidi, tapi yang menikmati orang punya mobil seperti kita semua di sini," kata dia."Kira-kira Rp 6.000 triliun yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah, sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, tentu infrastruktur kita tidak akan kalah dari negara tetangga," lanjut dia.
Namun Wapres JK mengingatkan jika kesalahan itu telah terjadi dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kini dan masa mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama demi kemajuan bangsa.
"Tapi itu sudah terjadi, sekarang yang penting apa yang kita lakukan ke depan, kini kita tidak menghamburkan uang untuk subsidi kecuali untuk makanan, pendidikan, kesehatan karena itu pokok, penting untuk bangsa ini," tutup JK.
(rei)
