DREAMERS.ID - Kisruh rencana pembangunan apartemen dan gedung baru DPR RI disoroti publik. Namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan jika wacana pembangunan apartemen untuk anggota dewan tidak akan memakai kas negara karena dananya berasal dari swasta.
Wacana ini pertama muncul saat Fahri melontarkan usulan penataan kawasan parlemen dengan mendirikan apartemen di bekas lahan Taman Ria Senayan, anggota Dewan bisa lebih dekat dengan gedung DPR.
"Jadi jangan berbicara apartemen dulu, jadi kita punya tanah besar di Kalibata juga di Slipi. Itu sebenarnya milik Setneg. Sebenarnya ada juga tanah milik Setneg di Taman Ria, itu dalam desainnya kalau anggota DPR nanti nggak perlu naik kendaraan di masa akan datang," ujar Fahri.
Hal itu diulangnya lagi saat wawancara dengan wartawan Senin (14/8) kemarin. Ia menyebut jika biaya yang digunakan untuk membangun apartemen berasal dari pihak swasta, sehingga tidak memakai kas negara.
"Anggaran swasta. Nggak ada urusannya sama kita," kata Fahri.
Awalnya, wacana ini timbul saat Fahri bercerita ada tanah milik Setneg, yaitu Taman Ria Senayan akan dibangun pusat perbelanjaan. Namun ditentang oleh anggota DPR periode 2009-2014 dan mengusulkan lebih baik dibangun sebuah apartemen.
Baca juga: Daftar Artis Korea yang Datang ke Indonesia Bulan Desember 2022
"Nggak ada pembangunan apartemen itu. Tolong teman-teman ingat ulang omongan saya, di luar sana ada tanah namanya tanah punya Setneg, Taman Ria. Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya, ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup, nggak jadi," cerita Fahri."Mendingan dibikin apartemen. Ini bukan uang negara. Itu haknya ada di Setneg. Pakai uang swasta," tambahnya.
Menariknya, penjelasan Fahri itu dimentahkan oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anton Sihombing. Melansir Detik, Anton mengatakan pembangunan apartemen itu tidak berasal dari dana swasta.
"APBN dong. Emang dari mana? Yang membangun kan bukan DPR. Yang membangun pemerintah," terang Anton kepada wartawan. "Kita lihat nanti. Harus ada dong. Sudah aku bilang, rumah DPR itu jauh, ya nggak? Sudah tidak memadai, lebih bagus lebih dekat. Tapi itu nanti seluruh pembahasan anggaran,"
Meski setuju dengan usul pembangunan apartemen, namun BURT ingin biaya masuk APBN. Lantas pernyataan siapa yang benar soal yang bertanggung jawab membiayai pembangunan tersebut? Anton mengatakan pembahasan itu akan dilakukan sesuai pembacaan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2017 mendatang.
(rei)
