DREAMERS.ID - Fakta data real count menunjukkan begitu banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan hak suaranya alias golput pada hari pencoblosan 15 Februari lalu. Bahkan, jumlahnya melebihi pemilih paslon Agus-Sylvi yang gugur ke putaran kedua.
CNN membeberkan banyaknya curhat warga Jakarta yang kesulitan menggunakan hak pilihnya. Ternyata, bukan hanya soal pilihan tak memilih, namun tak memiliki kelengkapan dokumen yang jadi salah satu syarat mencoblos dan sulit prosesnya membuat sejumlah warga ‘malas’ mencoblos.
Salah satunya adalah Marietha (27) yang belum memiliki e-KTP meski sudah membuat dari September tahun lalu. Ia juga mengaku tak menerima surat keterangan perekaman data e-KTP dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) sebgagai pengganti kartu identitas. Meski begitu, Marietha sudah berusaha mengurus hak pilihnya sehari sebelum pencoblosan.
"Saya datang, bawa fotokopi Kartu Keluarga, surat bukti rekam e-KTP, ke kelurahan pada 14 Februari. Terus saya disuruh cek daftar DPT. Saya bilang belum dapat surat undangan dan namanya belum masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap)," kata Marietha di Jalan Borobudur, Jakarta.
Baca juga: Media Asing Tulis Soal Pilkada DKI, Jusuf Kalla: Pemberitaan Tidak Adil
Sayang ia wajib menyertakan surat dokumen pengantar dari Ketua RT dan RW. Karena ia harus bekerja pada hari itu, ia pun tidak mengurusnya lebih lanjut dan memilih untuk golput pada hari H pencoblosan. Hal senada juga disampaikan Lukman, warga Jembatan Lima yang sudah mengurus e-KTP sejak 2 tahun lalu."Saya dengar di berita-berita kalau tidak punya C6 harus bawa KTP, KK dan paspor. Saya bawa semuanya, sampai di TPS Ketua RT saya bilang 'bapak tidak terdaftar'," ujar Lukman yang sempat marah dan mengurusnya ke kelurahan. Sayang karena proses terlalu anjang, Lukman tak bisa mencoblos hingga waktu pemungutan suara berakhir.
Marietha dan Lukman hanya 2 dari 2.000 warga Jakarta yang dibawa tim advokasi dan hukum Ahok-Djarot ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti.
"Kami minta kepada Bawaslu supaya bertindak tegas, melihat bahwa pengaduan sangat banyak. Aduan banyak dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Kami juga akan laporkan dugaan pemilih siluman di Jakarta Utara dan Jakarta Barat," ujar anggota Tim Advokasi dan Hukum Ahok-Djarot, Ronny Talapessy.
(rei)
