DREAMERS.ID - Hari ini (28/11), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru yang berisi tujuh poin revisi resmi diberlakukan. Tetapi, ternyata masih ada yang merasa belum puas atas pembaharuan dari UU ITE tersebut.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) masih memandang jika perubahan yang dilakukan terkait UU ITE ini hanyalah melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat Indonesia dikekang dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru Pemerintah.
"Semua revisi lebih banyak memberikan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah," ujar Anggara dari ICJR dalam keterangan resminya, Jumat (28/10). Ia juga menyatakan bahwa sedari awal pihaknya menyatakan kekecewaan yang mendalam terutama terkait proses pembahasan RUU Perubahan UU ITE yang selalu tertutup dari pantauan masyarakat.
"Dalam pantauan kami, tidak ada satupun sidang sidang pembahasan RUU Perubahan UU ITE yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Panja Komisi I, dan hal ini merupakan kemunduran dan mencederai semangat dari para pimpinan DPR untuk membuat DPR yang modern, transparan, dan akuntabel," jelasnya.
Baca juga: Sidang Pertama Kasus Fetish Pocong, Gilang Didakwa Dengan 3 Pasal
Apalagi, Anggara menilai hal itu tidak sesuai dengan rencana awal di mana hanya akan fokus pada pembahasan pasal 27 ayat 3. Meski telah direvisi, ia pun meyakini korban atas pelaporan UU ITE akan terus berjatuhan.Oleh sebab itu ICJR dan LBH Pers menyampaikan lima penolakan atas UU ITE terbaru. Lima penolakannya itu adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah seharusnya mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (3) tidak hanya mengurangi ancaman hukumannya.
2. Perubahan hukum acara pidana terkait UU ITE memberikan kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa melalui pengadilan.
3. Soal pidana cyber bullying yang berpotensi lebih buruk dari pasal 27 ayat (3) UU ITE.
4. Penapisan konten dan blocking konten, revisi UU ITE justru menambahkan kewenangan pemerintah tanpa mengatur mengenai kewajiban dan prosedur yang memadai.
5. Pemberitaan negatif terhadap seseorang di masa lalu.
