SIGN IN
SIGN UP
Press Esc to close
Press Esc to close
Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda

Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda

Gubernur Ahok Siapkan Hukuman Kerja Sosial untuk Pembuang Sampah Sembarangan

Jumat, 13 November 2015 18:00 by syaifan | 1346 hits
Gubernur Ahok Siapkan Hukuman Kerja Sosial untuk Pembuang Sampah Sembarangan
image source : dreamersra

DREAMERS.ID - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menjelaskan bahwa pihaknya akan segera membuat aturan baru mengenai tindakan buang sampah sembarangan yang kerap kali dilakukan oleh warga Ibukota. Jika ketahuan membuang sampah sembarangan, Ahok tidak segan untuk menjatuhi hukuman denda atau kerja sosial kepada pelakunya.

Seperti dilaporkan Merdeka.Com, nantinya para pelaku yang tertangkap tidak perlu melewati persidangan lagi dan langsung dijatuhi hukuman final dengan membayar uang denda dengan jumlah tertentu atau kerja sosial selama satu bulan menjadi petugas penyapu jalan.

“Enggak ada membutuhkan hakim buat sidang, langsung final (denda) biasanya USD 500. Kalau kamu kena Rp 5 juta bonyok enggak kira-kira? Enggak ada urusan. Kirim ke rumah kamu (surat denda) dalam 2 x 24 jam mesti setor ke bank," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11).

"Jadi kalau kamu ketangkap buang sampah denda final ditentuin 1 kali UMP misalnya, kalau kamu enggak mau bayar ini kamu harus gantiin orang kerja sebulan sapu jalan," tambahnya.

Mantan Politisi Gerindra ini mengakui bahwa terobosan sistem sanksi dengan kerja sosial diadopsi dari peraturan di luar negeri.

Baca juga: Ormas Luapkan Emosi Saat Anies Baswedan Tunda Agenda Pertemuan

"Mesti tangkap tangan, kalau tipiring (tindak pidana ringan) kan terlalu nunggu hakim (lama). Makanya kan saya bilang perbedaan kita dengan luar negeri adalah kalau di luar Anda buang sampah itu enggak ada pakai sidang-sidang lagi," jelasnya.

Sayangnya, aturan ini belum benar-benar disahkan menjadi Peraturan Gubernur karena belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan masih akan dipelajari lebih lanjut untuk bisa direalisasikan.

"Kita belum ada (aturan kayak gitu). Makanya KUHAP-nya lagi dirancang dan direvisi. Nah, ini undang-undang belum atur. Saya enggak bisa membuat pergub untuk itu karena dasar payung hukumnya saya enggak punya," tutup Ahok.

Hmm.. bagaimana menurutmu, Dreamers? ^^ (Syf)

Komentar
  • HOT !
    Hadir dalam Aksi Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (17/12), Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dalam orasinya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina....
  • HOT !
    Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memenangkan Fahri Hamzah. ...
  • HOT !
    Mantan pejabat kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anies Baswedan dan Sudirman Said diusung Partai Gerindra untuk menjadi calon kepala daerah. Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun merasa beruntung karena Anies dan Sudirman Said ‘lulus cepat’ dari jabatan mereka karena terkena resuffle oleh Kepala Negara....

BERITA PILIHAN

FAN FICTION
OF THE WEEK
Writer : Kristiana
Cast : Park Chanyeol (EXO), Sandara Park (2NE1), Xiumin (EXO), Minzy (2NE1), Sehun (EXO), Lee Hi

BERITA POPULER

 
 
 
^
close(x)