DREAMERS.ID - Dampak dari blackout atau mati lampu massal yang terjadi pada akhir pekan minggu sebelumnya adalah melakukan revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017. Perlu diketahui, aturan ini memua kompensasi yang diebrikan PT PLN (Persero) kepada pelanggan jika listrik padam.
"Jadi ada tiga tahap, minimum mati satu jam dia 100%. Misalnya dia bayar listrik bulan ini berapa Rp 1 juta ya gantinya Rp 1 juta. Kalau interval mati sekian sampai sekian, Rp 2 juta. Angkanya belum kita putuskan, sedang dibahas internal, jadi interval selanjutnya tiga kali lipat," kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto.
Karena dikatakan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, hingga kini pemerintah belum menentukan besaran kompensasi. Namun menurut kabar terakhir via Detik, besaran kompensasi akan direvisi hingga mencapai tiga kali lipat.
"Itu kan exercise belum diputuskan ada wacana ke situ yang terpenting kan keputusan Pak Menteri. Sekarang saya lagi nunggu ada waktu untuk melapor hasil exercise terakhir," katanya.
Baca juga: Selain Garuda, 6 Perusahaan BUMN Ini Juga Jadi Target 'Bersih-bersih' Menteri Erick Thohir
"(Ada hitungan supaya PLN tak bangkrut?) Oh iya, ada dong. Simulasi itu. Yang namanya simulasi kan terserah mau dikalikan setengah, lima, dan seterusnya, itu hanya liat gambaran aja. Nanti kan pada saatnya kan memang harus dicek tehadap struktur keuangan PLN, persis kayak kompensasi tarif adjusment tidak diterapkan," jelasnya.Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan akan menyerahkannya pada pemerintah. "Kita kembalikan ke pemerintah, ini lho dampak ini, PLN kan ada regulator," kata Djoko.
Namun penerapan kompensasi itu bukan berarti tidak ada konsekuensi. Dengan meningkatkan kompensasi, PLN justru harus memperkuar backup jaringan agar listrik tak lagi padam. Hal ini juga berpengaruh pada nilai investasi yang dikeluarkan PLN.
"Semua kita kembali ke pemerintah, PLN kan under regulated pemerintah, ini kalau ini segini, kondisinya seperti itu. Kita akan minta biaya investasi lebih mahal. Semua akan kembali berapa kemampuan negara ini. Semua dihitung terhadap biaya itu lagi kita hitung," jelasnya. "Nggak ada, nggak ada diskusi, ya nggak apa-apa kita kembalikan," ujarnya.
(rei)
