DREAMERS.ID - Kisruh soal tudingan Gubernur Anies Baswedan terkait sumber dana gaji tim gubernur sebelumnya masih jadi pembicaraan. Hal ini terjadi di tengah rencana Anies menaikkan jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan anggarannya melonjak jadi Rp28.5 miliar.
Melansir Liputan6, alasan naiknya anggaran TGUPP ini karena tak ingin tim gubernur dibiayai oleh swasta seperti yang dilakukan Gubernur DKI terdahulu, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tak butuh waktu lama, hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Ahok.
"Kami selama di Balai Kota Jakarta murni digaji dari operasional Gubernur Pak Ahok," tulis timBTP di akun instagram resmi Ahok @basuki BTP.
Tim Ahok tersebut menguak anggaran uang operasional Rp4.5 miliar yang diterima Gubernur DKI setiap bulannya untuk dibagi pula kepada wagub, sekda dan wali kota untuk biaya operasional para pejabat itu.
Nah, uang operasional gubernur itulah yang digunakan untuk menggaji tim gubernur Ahok. Bahkan, uang tersebut juga digunakan untuk membantu pengaduan warga seperti membeli kursi roda, pembangunan rumah ibadah sampai bantuan membayar ijazah.
Baca juga: Momen ‘Guncangan’ Prabowo Ke Anies, ‘Kalau Kontestasi Tidak Keras Namanya Bukan Pilihan Rakyat’
"Serta menambah honor untuk para OB (office boy) dan para cleaning service yang bekerja di sekitar kantor gubernur," tulis timBTP. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Muhammad Mawaradi juga mengungkapkan jika dana operasional Anies-Sandi untuk Oktober sudah disalurkan.Dana operasional, kata Mawardi, diambil dari 0,13 persen dari PAD (Pemdapatan Asli Daerah). 0,13 persen dari PAD DKI nilaninga sebesar Rp 4,5 miliar. "Rp 4,5 miliar itu total Gubernur dan Wagub. Untuk pembagiannya juga masih sama kaya dulu yaitu 60:40," kata Mawardi.
Sebelumnya, Anies mengatakan jika staf gubernur digaji dari biaya di luar APBD. Pihaknya ingin menghentikan praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang yang bekerja membantu gubernur.
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta, maka potensi konflik kepentingan menjadi tinggi," kata Anies.
(rei)
