SIGN IN
SIGN UP
Press Esc to close
Press Esc to close
Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda

Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda

Kasus Mantan PM Najib: Kapal Pesiar Mewah 3.5 Triliun yang Disita Indonesia Dikembalikan Ke Malaysia

Jumat, 10 Agustus 2018 11:46 by mikhael | 608 hits
Kasus Mantan PM Najib: Kapal Pesiar Mewah 3.5 Triliun yang Disita Indonesia Dikembalikan Ke Malaysia
Image Source: RMOL

DREAMERS.ID - Skandal mega korupsi 1MDB yang menyeret Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak sedang menjadi sorotan publik internasional, termasuk Indonesia. Terkait kasus itu, terdapat sebuah kapal mewah bernilai Rp 3.5 triliun yang  merupakan hasil korupsi tersebut.

Sebelumnya, kapal pesiar super mewah Equanimity sempat disita kepolisian Indonesia saat merapat di Bali, akhir Februari lalu, akan dilelang antara lain untuk membayar utang negara.

Seperti dilansir BBC,  pemerintah Indonesia mengirim Equanimity ke Malaysia atas permintaan Perdana Menteri, Mahathir Mohammad, dan tiba di Port Klang Selasa (7/8) lalu. Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan, kapal itu selanjutnya akan dilelang.

Indonesia tetap mengirim kapal itu kendati sebelumnya, pemilik kapal pesiar mewah itu, pengusaha Malaysia Low Taek Jho memenangkan gugatan pra peradilan atas penyitaan kapal itu oleh polisi Indonesia. Dan pemerintah Amerika Serikat pun menginginkan kapal itu dikirim kepada mereka terkait penyelidikan pidana terhadap Low Taek Jho di sana.

Namun menurut pakar dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Irfan Hutagalung, Indonesia mengambil langkah yang tepat.

Kapal pesiar mewah itu dimiliki oleh pengusaha Malaysia Low Taek Jho, atau Jho Low, yang dituduh terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran 1MDB, yang kasusnya masih terus diselidiki. Jho Low sendiri masih buron sampai sekarang.

Menurut pemerintah Malaysia, kapal Equanimity dibeli dengan uang yang dikorupsi dari 1MDB, perusahaan investasi negara yang diterpa skandal korupsi yang melibatkan mantan PM Nadjib Razak.


Image Source: Tempo

Equinimity dilayarkan ke Malaysia dengan pengawalan ketat, dikawal sejumlah kapal angkatan laut Malaysia, disambut ratusan warga Malaysia di pelabuhan Port Klang. Namun nasib kapal ini sempat simpang siur.

Menurut putusan hakim, Indonesia harus mengembalikan kapal itu kepada pemiliknya. Dalam putusan hakim PN Jakarta Selatan, Maret lalu, penyitaan oleh polisi Indonesia kapal itu melawan hukum sebab tak ada bukti kejahatan yang sah dan meyakinkan.

Namun Indonesia memutuskan memenuhi permintaan pemerintah Malaysia pimpinan PM Mahathir Muhamad. "Ya yang dari tadinya di Bali kita sita kemudian praperadilan kita kalah," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada para wartawan Selasa (7/8), seperti dilaporkan Detik.

Namun, katanya, "kita kan punya kewenangan menyita kembali atas permintaan dari PDRM (Polisi Di Raja Malaysia). Kepala Polisi Di Raja Malaysia minta resmi kepada kita agar diserahkan kepada otoritas polisi Malaysia karena dianggap mereka ada hubunganya dengan perkara (korupsi 1MBD) di situ," katanya pula.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad memuji langkah pemerintah Indonesia ini. Dalam unggahan di akun Facebook, Mahathir menulis, "Saya ingin berterima kasih kepada Jokowi, Presiden Indonesia, yang bekerja sama dengan Malaysia."

Langkah Indonesia mengirim Equanimity ke Malaysia dinilai tepat oleh pakar hukum internasional, Irfan Hutagalung.

"Indonesia dan Malaysia terikat pada perjanjian Mutual Legal Assistance on Criminal Matters, yaitu kerjasama saling membantu terkait perkara pidana. Semua negara ASEAN telah meratifikasinya."

"Jadi kalau salah satu negara meminta bantuan -dalam hal ini Malaysia, meminta bantuan pengiriman kapal yang dinilai sebagai barang bukti kasus korupsi, ya Indonesia harus mematuhinya."

Hal itu dibenarkan Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas, yang dalam dalam sebuah pernyataan bahwa "kapal itu dibawa ke Malaysia setelah perjanjian hukum antara Indonesia, Amerika Serikat dan Malaysia diaktifkan."

"Tapi waktu itu kan pemerintah Malaysia dipimpin perdana menteri yang justru dikaitkan dengan kasus korupsi terkait kapal Equanimity itu. Jadi mereka tak meinta penyerahannya, karena mereka tak menganggap ada unsur pidana di situ."

Menurutnya, Indonesia tak perlu mengkhawatirkan reaksi AS. "Karena Indonesia tak memiliki perjanjian dengan AS, sehingga tak punya kewajiban hukum untuk menyerahkan kapal itu kepada AS, " walaupun sebelumnya ada pertimbangan itu.

(mdi)

  • HOT !
    Menjelang seremoni pembukaan Asian Games 2018 membuat sejumlah pintu tol di Jakarta mengalami sistem buka tutup. Pintu tol akan diberlakukan buka tutup saat para atlet melintas dari Wisma Atlet Kemayoran menuju Stadion Glora Bung Karno (GBK) Senayan....
  • HOT !
    Seorang anak berumur 3 tahun dinyatakan meninggal setelah tertinggal di dalam sebuah kendaraan van di Thailand. Polisi pun langsung menangkap supir jemputan sekolah tersebut....
  • HOT !
    Golongan pungut atau yang sering disebut Golput  adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator (dalam pemilu legislatif) atau Presiden (dalam pemilu Presiden)....
Airy Rooms

BERITA PILIHAN

FAN FICTION
OF THE WEEK
Writer : karimaalkaff
Cast : Song Joong Ki, Krystal Jung (fX), Kang Minhyuk (CNBlue), Jessica Jung (SNSD)

BERITA POPULER

 
 
 
^
close(x)