DREAMERS.ID - Beberapa hari terakhir muncul wacana pemisahan beberapa daerah di Jawa Barat. Wilayah tersebut mencakup Bogor yang akan dipisah menjadi Provinsi Bogor, dan juga penggabungan Bekasi menjadi Jakarta Tenggara.
Tidak ingin pemberitaan menjadi simpang siur, akhirnya Ridwan Kamil menjelaskan bahwa rencana pemekaran memang ada di dalam agenda politiknya. Namun pemekaran yang dimaksud tidak berada di level provinsi melainkan hanya pada tingkat kabupaten kota.
"Jadi pemekaran itu banyak ada 15. Tapi saya takut salah nyebut. Tapi argumen saya kebutuhannya itu ada di level kabupaten kota bukan provinsi," tutur Ridwan Kamil.
Ia menambahkan bahwa sah-sah saja jika ada keinginan untuk penggabungan Bekasi ke Jakarta. Tetapi ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi, contohnya tidak akan ada lagi pemilihan langsung untuk tingkat wali kota.
Baca juga: Puan Maharani Tegaskan AHY & Ridwan Kamil Tak Akan Mungkin Jadi Cawapres Ganjar
"Kalau Bekasi, pertama ini kewenangan pusat. Jadi kalau namanya aspirasi mah boleh namanya politik tiap zaman bergeser-geser. Tapi konsekuensi Bekasi kalau ke Jakarta berarti wali kotanya dipilih dirotasi mutasi oleh gubernur. Karena masuk Jakarta itu daerah khusus ibu kota," ujarnyaMenurutnya ketika Bekasi sudah menjadi bagian dari Jakarta, otonomi daerah Bekasi juga akan bergabung pada otonomi tingkat I DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan walikota daerah akan ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta.
Bukan hanya itu saja, Ridwan Kamil selaku Guberbur Jawa Barat menjelaskan bahwa kewenangan untuk membentuk daerah otonomi baru bukan berada pada dirinya, melainkan kepada pemerintah pusat. Dirinya hanya dapat memberikan masukan untuk pengambilan keputusan di pusat.
(mnc)
