DREAMERS.ID - Indonesia yang dianggap sedang darurat kekerasan seksual terutama pada anak-anak sedang gencar menuntaskan masalah hukuman. Setelah ketetapan hukuman kebiri oleh Presiden beberapa waktu lalu, kini fakta lain yang terbuka soal banyaknya kasus pelecehan seksual.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan jika banyak korban kasus pelecehan seksual yang enggan melapor karena keterbatasan dana. Terutama karena adanya kewajiban untuk visum dan visum dikenal dengan biayanya yang tinggi.
"Pasti polisi minta visum. Nah, visum ini harus dibayarkan di rumah sakit. Pada tahapan ini saja, penderita banyak mengurungkan niatnya untuk melaporkan," kata Ketua Divisi Sosialisasi Erlinda melansir CNN.
Karena itu, Erlinda mengusulkan adanya aturan biaya visum khusus bagi korban dari kalangan kelas menengah dan ke bawah. Ironis melihat masyarakat justru dipersulit oleh biaya untuk melapor kepada polisi dan mendapat keadilan atas tindakannya.
Baca juga: Nick Carter Bantah Lakukan Pelecehan Seksual pada Fans Disabilitas
Masalah lain yang membuat masyarakat enggan melapor adalah karena pandangan aib yang akan terjadi pada sang korban. Lebih dari 50% kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual namun banyak yang tak terdeteksi karena korban hanya melapor hingga ke tingkat RT/RW karena malu mengemban aib.Namun menanggapi masalah ini, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polri, AKBP Iriani mengatakan jika korban kekerasan seksual pasti dirujuk ke rumah sakit milik Polri di tiap kota/kabupaten yaitu RS Bhayangkara karena gratis.
Namun jumlah RS Bhayangkara di Indonesia masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah kota/kabupaten yang ada. Hingga kini, hanya ada 41 rumah sakit atau klinik Bhayangkara, sementara jumlah kota ada 98 dan kabupaten sebanyak 416.
(rei)
